Jumat malam, 22 Juni 2018, DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Penjelasan Walikota Bima Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH. Penjelasan Walikota Bima Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 dibacakan oleh Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH.

Hadir Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman DJ, SH, unsur FKPD serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Penjelasan Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat penting dan strategis untuk memberikan informasi kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Hal ini merupakan bentuk kerja kolektif antara pemerintah dan dewan sebagai mandat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan”, kata Sekda.

Lebih lanjut dijelaskannya, pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTB dan hasil penilaian atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Bima mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya. Hasil ini merupakan buah karya kolektif yang diperankan secara bersama antara legislatif, eksekutif dan masyarakat Kota Bima.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara garis besar, materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 memuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan transfer, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, saldo laporan perubahan ekuitas, aset daerah,kewajiban dan ekuitas, serta laporan arus kas daerah.

Sekda kemudian menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 2017 kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas, diteliti dan dikaji bersama oleh dewan, dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bima.***