Kota Bima berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk keempat kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima oleh Walikota Bima M. Qurais H. Abidin di kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram pada Senin siang, 28 Mei 2018. Walikota didampingi oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH.

Opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. BPK pun telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat tersebut.

Kriteria tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan meraih WTP dalam empat tahun berturut-turut dinyatakan oleh Walikota sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima.

“Namun prestasi ini tidak boleh menjadikan kita bersantai-santai. Ini justru harus menjadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja Pemerintah Daerah”, katanya.

Walikota pun berharap seluruh tradisi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijaga.***