Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun Anggaran 2017 atau National Slum Upgrading Program (NSUP) di Kota Bima dievaluasi oleh Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Dunia selaku pihak pendana.

Tim Bank Dunia dipimpin oleh Evi Hermirasari hadir di Kota Bima pada hari Kamis, 3 Mei 2018. Tim diterima oleh Asisten II Setda Kota Bima Bidang Pembangunan dan Perekonomian Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS, dilanjutkan dengan pertemuan dan diskusi bersama stakeholders yang dilaksanakan di ruang rapat Walikota.

Hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima Ir. Hamdan, Kepala Bappeda & Litbang Kota Bima Ir. H. Tafsir, PPK Kotaku Muhammad Fahrur Rifki, Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Agus Salim, ST, MT, perwakilan BPN Kota Bima, unsur BKM, Kelompok Kerja (Pokja) dan Satuan Kerja (Satker) Kotaku di Kota Bima.

Menurut penjelasan Evi Hermirasari, kehadiran tim ini adalah untuk meninjau hasil pelaksanaan Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2017, khususnya sub-projects dan laporan keuangan.

Selain itu, Tim juga akan memeriksa kualitas dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), konsolidasi RPLP dengan SIAP (Slum Improvement Action Plan atau rencana aksi penanganan kumuh), dan kesiapan Kelurahan untuk pelaksanaan Program Kotaku Tahun Anggaran 2018.

Terkait pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bima selama tahun 2017, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS, yaitu: (1) Pemerintah Kota Bima sangat berkomitmen dalam mendukung kegiatan penanganan kawasan kumuh; (2) keberadaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau kelembagaan sejenis di tingkat kota memiliki peran strategis dalam mengawal penanganan kawasan kumuh; (3) pelibatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam praktik-praktik penanganan kumuh telah berjalan, dan kita merasakan manfaat dukungan kelembagaan pada tingkat kelurahan ini; serta (4) praktik-praktik kemitraan juga mulai berjalan, antara lain dengan BNI, BRI dan PLN yang mengalokasikan CSR untuk penyaluran air bersih dan lampu jalan.

“Kedepan, praktik kolaborasi semacam ini akan ditingkatkan. Pemkot Bima akan berikhtiar mendorong lebih banyak lagi pelibatan berbagai pihak, antara lain pelibatan unsur-unsur perguruan tinggi, perusahaan swasta melalui CSR, LSM serta kelompok peduli lainnya untuk kegiatan skala kawasan”, katanya.

Hal ini mendapat apresiasi dari Tim evaluasi, khususnya terkait upaya Pemerintah Daerah mendorong pelibatan berbagai elemen.

Kegiatan evaluasi berlanjut pada Jumat, 4 Mei 2018, dengan agenda kunjungan lapangan dan diskusi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan perwakilan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan terakhir atau wrap up meeting, Tim evaluasi memberikan penilaian baik terhadap pelaksanaan Program Kotaku TA 2017 di Kota Bima.

“Alhamdulillah, hasil evaluasi Tim Bank Dunia terhadap pelaksanaan Program Kotaku Tahun 2017 mendapat penilaian baik, sehingga Kota Bima masih dapat melanjutkan Program Kotaku pada tahun 2018”, kata Agus Salim, ST, MT.

Dijelaskannya, usulan kegiatan Kotaku/NSUP TA 2018 di Kota Bima mencakup 3 item yaitu: (1) penanganan kawasan kumuh di 23 Kelurahan dengan usulan anggaran per kelurahan sebesar Rp. 1 milyar; (2) pencegahan kawasan kumuh baru di 5 kelurahan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 4.250.000.000,-; dan (3) penanganan kawasan kumuh program NSUP di 3 kelurahan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 3 milyar.***