Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, memimpin pelaksanaan rapat Persiapan Survei LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau rencana tindakan pengadaan tanah) untuk Bangunan Pengendali Banjir Sungai Padolo dan Sungai Melayu, pada Rabu, 18 April 2018, di ruang rapat Walikota Bima.

Rapat ini merupakan inisiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi antara pihak Kementerian PUPR dan JICA Jepang sebagai sponsor program, yang berlangsung tanggal 12 April 2018 di ruang rapat Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PUPR di Jakarta.

Peserta rapat terdiri atas unsur BWS Nusa Tenggara, Staf Ahli Walikota, Asisten II Setda Kota Bima, perwakilan Dinas PUPR Kota Bima, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Camat Rasanae Barat, Camat Mpunda, Camat Asakota, dan Camat Raba, serta Lurah Melayu, Jatiwangi, Nae, Jatibaru, Sarae, Tanjung, Dara, Paruga, Sadia, Rontu, Manggemaci, dan Pane.

BWS Nusa Tenggara meneruskan arahan Kementerian PUPR agar Pemerintah Kota Bima mengupayakan pernyataan dari masyarakat yang bermukim di lokasi pembangunan bahwa mereka siap untuk direlokasi dan atau tidak keberatan dengan adanya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut. Pernyataan kesiapan masyarakat ini merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan.

Persyaratan lain yang diminta adalah verifikasi data bahwa 408 Kepala Keluarga yang terkena dampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut tidak bermasalah dengan rencana pembangunan.

Arahan ini langsung ditindaklanjuti oleh Sekda Kota Bima yang mengarahkan Camat dan Lurah segera turun ke lokasi usai pelaksanaan rapat, didampingi unsur BWS Nusa Tenggara. Sosialisasi dan pendekatan Camat serta Lurah membuahkan hasil, salah satunya di Kelurahan Dara.

Lurah Dara melaporkan, dari 56 KK terdampak rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Kelurahan Dara, 43 KK telah menerima dan menandatangani pernyataan persetujuan.

Camat dan Lurah masih terus melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Sekda berharap dalam waktu dekat kegiatan pembangunan ini dapat mulai dilaksanakan.***

 

Proses penandatanganan pernyataan persetujuan oleh warga Kelurahan Dara