Kamis, 29 Maret 2018, Walikota Bima M. Qurais H. Abidin menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bantuan partai politik dari BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Walikota dan Bupati se-NTB. Acara digelar di kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Wahyu Priyono, SE, M.M.Ak, Ca, secara langsung menyerahkan LHP, dan diterima oleh masing-masing Kepala Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bima diminta menyampaikan sambutan terkait program bantuan dana bagi partai politik.

Secara ringkas Walikota menjelaskan dasar hukum yang mengatur pemberian dana bantuan bagi partai politik, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

Walikota juga menyebutkan bahwa praktek pemberian bantuan keuangan bagi parpol juga dilakukan oleh banyak negara demokrasi di dunia, antara lain: Jepang, Inggris, Italia, Australia, Austria, Swedia, Meksiko, Prancis, Denmark, Uzbekistan, dan Nikaragua.

“Ada tiga argumen yang menjadi landasan perlunya bantuan dana parpol”, kata Walikota.

Pertama, di beberapa negara demokrasi, bantuan dana partai diberikan sebagai cara untuk memaksa agar partai menjadi lebih profesional. Partai sebagai entitas publik diberi bantuan dana sekaligus diberi prioritas untuk membiayai sejumlah aktivitas politik yang beririsan dengan kepentingan publiknya. Dana yang diberikan wajib dilaporkan dan peruntukannya bisa diakses publik.

Kedua, bantuan dana partai diletakkan dalam ikhtiar mencegah penguasaan partai oleh hanya satu atau dua orang saja. Partai bukan perusahaan yang sahamnya dimiliki seseorang atau keluarga. Situasi ini biasanya bermula dari seseorang yang merasa pemilik saham terbesar dalam partai. Dengan bantuan dana dari APBN atau uang rakyat, partai diharapkan menjadi lebih melembaga dan bukan mempribadi.

Ketiga, dana partai bisa digunakan untuk prioritas pendidikan politik dan kaderisasi di internal partai.

Dari ketiga argumen tersebut, subsidi negara melalui bantuan dana parpol memang diperlukan.

Untuk Kota Bima, pada tahun anggaran 2017 telah diberikan bantuan keuangan kepada parpol dari APBD Kota Bima, sesuai yang diatur dalam  Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, yaitu bagi parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bima. Besar bantuan pun berdasarkan perolehan kursi di DPRD Kota Bima.

Ada 11 parpol yang mendapat dana bantuan, yaitu: DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Bima; DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bima; DPC Partai Bulan Bintang Kota Bima; DPC Partai Demokrat Kota Bima; DPD Partai Amanat Nasional Kota Bima; DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bima; DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bima; DPD Partai Golongan Karya Kota Bima; DPC Partai Hanura Kota Bima; DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bima; dan DPD Partai Nasional Demokrat Kota Bima.

Dari 12 partai yang mendapat kursi di DPRD Kota Bima, ada satu partai yang tidak menerima dana bantuan yaitu partai keadilan sejahtera karena tidak mengajukan permintaan pencairan sehingga tidak bisa dibayarkan, merujuk kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang melaksanakan fungsi pengawasannya guna memastikan mekanisme pemberian dana tersebut, baik dalam hal pengalokasian maupun pelaporan, tetap berjalan dalam koridor ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kami juga mengapresiasi partai politik penerima dana bantuan yang terus melakukan upaya perbaikan dalam hal pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan”, kata Walikota.

Ia berharap kerjasama yang baik antara ketiga elemen ini, yaitu Pemerintah Daerah, BPK dan partai politik, dapat membantu pendidikan politik masyarakat melalui partai politik, karena negara mempunyai kewajiban moral memastikan dan mendorong parpol menjadi pilar demokrasi yang berintegritas.***