Senin, 5 Maret 2018, usai Apel Gabungan yang berlangsung di Halaman Kantor Walikota Bima, Ketua Panwaslu Kota Bima Sukarman, SH, mengajak seluruh ASN untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018.

Hadir Walikota Bima M. Qurais H. Abidin beserta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam arahannya di depan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Bima, Ketua Panwaslu menghimbau agar saat pesta demokrasi ini ASN bersikap netral.

“Pemilu adalah sebuah ajang kompetensi yang prosesnya diatur dalam Undang-Undang. Kita berharap proses itu berlangsung demokratis dan baik. Undang-Undang juga mewajibkan ASN untuk netral,” ujar Sukarman, SH.

Dia mengungkapkan, saat ini Panwaslu Kota Bima sudah mulai melaksanakan tugasnya. Salah satunya menyangkut sosialisasi terhadap berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut merupakan upaya pencegahan atau antisipasi kemungkinan terjadi pelanggaran Pilkada.

“Kami juga memiliki kewenangan melaporkan ASN yang terlibat kegiatan politik praktis. Sesuai dengan UU ASN, Panwaslu juga dapat merekomendasikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pilkada,” ujarnya.

Ada tiga pihak yang berwenang, kata Sukarman, SH, yakni (1) Panwaslu, apabila berkaitan dengan pelanggaran pemilu; (2) aparat penegak hukum, bila berkaitan dengan pelanggaran pidana, dan (3) BKD/KemenPANRB, yaitu bila berkaitan dengan pelanggaran disiplin maka akan diproses sesuai dengan aturan Kepegawaian. Rekomendasi akan disampaikan kepada pemerintah bagian Kepegawaian dan eksekusinya akan dipantau.

Dijelaskannya pula beberapa bentuk ketidaknetralan ASN. Antara lain yaitu, memasang spanduk kampanye salah satu paslon, ASN menghadiri deklarasi bakal calon (balon), mengunggah tautan di media sosial yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon (paslon), foto bersama paslon dengan menggunakan atribut khas paslon, dan menjadi narasumber di pertemuan atau ulang tahun partai.

Walikota Bima pun menegaskan, ASN diharapkan netral pada Pilkada 2018. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan politik yang dilakukan oleh ASN.

“Seluruh ASN harap tetap menjaga netralitas, tidak berpolitik praktis. Artinya ASN itu tetap profesional dalam bekerja, tidak memihak dan independen,” jelas Walikota Bima.***