Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial Kota Bima menyerahkan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada penerima manfaat Kelompok Usaha Bersama (KUBe).

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE kepada 7 Kelompok Usaha Bersama di halaman Kantor Dinas Sosial Kota Bima, Jum’at sore, 5 Oktober 2018.

Turut hadir Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Bima serta pendamping KUBe.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima Drs. H. Muhidin, MM, melaporkan, bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif KUBe berasal dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. “Dari APBN untuk 70 kelompok, Dana Dekon 20 kelompok, Dinas Sosial Provinsi NTB 10 kelompok dan dari APBD II Pemerintah Kota Bima 6 kelompok”, kata Kadis Sosial.

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai dalam bentuk buku tabungan dan barang-barang keterampilan, seperti alat cukur, peralatan salon, peralatan masak, dan peralatan sablon.

Sementara itu, Walikota dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pemberian bantuan juga diharapkan mengedepankan rasa kebersamaan agar tidak terjadi kecemburuan di antara masyarakat. “Jangan sampai bantuan ini membawa efek kecemburuan dan ada masyarakat yang mengatakan kenapa yang punya kartu saja yang diberi padahal kami juga butuh”, kata Walikota.

Selain itu, penerima manfaat dipastikan telah didata dengan baik. Ke depan, untuk penyaluran bantuan ia menginginkan Pemerintah Kota Bima memiliki data yang valid. “Kita inginkan 2019 punya data yang baku, sehingga program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat tepat sasaran”, ujarnya.

Walikota juga mengharapkan Pemerintah Kota Bima memiliki data terpadu berbasis daerah yang terintegrasi untuk memudahkan pemberian bantuan kepada masyarakat, baik yang miskin maupun yang berprestasi. “Kalau kita tidak punya data terpadu yang berbasis daerah saya yakin target yang diharapkan tidak dapat tercapai”, ucapnya.

Oleh karena itu, walikota berharap seluruh OPD memiliki data terintegrasi, sehingga program yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat terukur dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.***