Penjabat Walikota Bima Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, menyampaikan penjelasan Walikota Bima Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bima pada Senin malam, 13 Agustus 2018, di Ruang Rapat DPRD Kota Bima.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan Sudirman DJ, SH.

Hadir Kapolres Bima Bima AKBP Ida Bagus Made Winarta, SIK, Dandim 1608/Bima Letkol Bambang Kurnia Eka Putra, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, anggota DPRD Kota Bima dari berbagai Fraksi, dan Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, beserta jajaran.

Dalam penjelasannya, Penjabat Walikota Bima menyampaikan beberapa hal mendasar dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain:
1. Asumsi Dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan yang signifikan seirama adanya pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Saldo anggaran lebih tahun 2017 harus digunakan dalam perubahan anggaran 2018 sebagai komponen pembiayaan daerah;
3. Untuk menjamin konsistensi dan legalitas perubahan kegiatan yang baru sebagai respon terhadap dinamika nasional dan daerah dalam percepatan pembangunan Kota Bima; serta
4. Tuntutan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir pada APBD awal, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan rekonsiliasi belanja OPD pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Terkait rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018, beberapa hal disampaikannya.

Kebijakan Belanja didalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018 ini lebih diarahkan kepada pelaksanaan program untuk mendukung 100 hari kerja pertama Walikota/Wakil Walikota terpilih antara lain program-program di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, pemantapan insfrastruktur dan perumahan rakyat, bidang penanggulangan bencana serta reformasi birokrasi.

Mengingat Keterbatasan waktu, maka program kegiatan tersebut lebih diarahkan pada kegiatan penyusunan data dasar, penyiapan detail engineering design, standar operasi dan prosedur kegiatan serta regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh program unggulan serta pencapaian visi misi Walikota Terpilih periode 2018-2023.

Belanja kegiatan strategis yang perlu didorong antara lain: pengadaan mobil ambulance, penyediaan lahan BUMD, penyediaan lahan pacuan dan pembangunan gate pacuan kuda, penyediaan lahan workshop dan balai latihan kerja, pengadaan mobil operasional dan penyediaan fasilitas penanganan persampahan.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai PAD yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.368.200.000,- atau 28,09% dari Rp. 33.353.699.104,- menjadi Rp 42.721.899.104,-.

Adapula dana perimbangan yang tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 656.451.405.000,-. Sama halnya dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 93.717.784.942,-.

Sedangkan untuk belanja Daerah yang pada awal tahun anggaran 2018 secara total anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp. 985.954.577.330,56 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.384.483.343,96 atau 0,91%.

Untuk penerimaan pembiayaan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 3.983.716.656,04 dari Rp. 204.431.688.248,56 sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 2 Milyar.

“Oleh karenanya jika dilihat dari kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan, maka rancangan kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Bima Tahun 2018 adalah berimbang”, ujar Pj Walikota Bima.

Pada akhir penjelasannya Pj Walikota Bima berharap agar penjelasan ini dapat dijadikan bahan pembahasan bersama anggota dewan agar selanjutnya dapat disepakati bersama antara pihak legislatif dan pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018. ***